Liputan6.com, Gorontalo: Seolah merayakan kemenangan, puluhan truk polisi beriringan melewati jalan di depan Universitas Negeri Gorontalo, Selasa (29/12) malam. Tanpa sebab jelas, tiba-tiba terjadi perusakan sejumlah warung internet di sekitar kampus.
Rekaman CCTV di warnet memperlihatkan, polisi terlihat meneror warga. Mereka menganiaya pelanggan yang diduga mahasiswa. Bahkan polisi mengobrak-abrik warnet, sehingga beberapa unit komputer berserakan.
Keluar dari warnet, polisi lantas merusak dua sepeda motor yang terparkir. Semua terjadi pascakesepakatan damai Kepala Daerah Gorontalo Brigadir Jenderal Polisi Sunarjono dan Nelson Pomalingo selaku rektor UNG [baca: Warga Kecam Sikap Anarkis Polisi].(OMI/YUS)
Liputan6.com, Pretoria: Dokter Theresa Rossouw sudah lama berperang melawan HIV di Afrika Selatan. Ia mengatakan, obat-obatan yang pernah berkerja dengan sangat baik, kini mulai tidak bereaksi. Hal tersebut kini muncul di Sahara Afrika yaitu tempat dimana hampir dua-pertiga penderita AIDS dunia berada, sekitar 33 juta orang menderita HIV.
Sepuluh tahun yang lalu, antara 1% sampai 5% pasien HIV, resisten terhadap obat HIV. Sekarang, jumlahnya meningkat antara 5% sampai 30% pasien baru sudah resisten terhadap obat-obatan, demikian dilansir AP (29/12).
Rossouw memonitor darah semua orang di klinik untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam virus. Hasilnya ia akan tahu apakah mereka kehilangan potensi terhadap obat-obatan atau tidak. Sedangkan pPraktek tenaga medis swasta kecil atau di negara-negara miskin seperti Malawi, belum memiliki alat untuk memeriksa berapa banyak virus HIV yang ada di dalam tubuh.
Afrika Selatan mulai menawarkan pengobatan HIV gratis sejak enam tahun yang lalu. Namun virus HIV di Afrika sangat tak kenal ampun, jika terlambat minum obat, virus dengan cepatnya beradaptasi dan resisten terhadap obat. Sedangkan obat-obatan yang tersedia di Afrika Selatan sangat terbatas.
"Penyakit ini telah bermutasi sebagai tanggapan terhadap penyalahgunaan obat-obatan yang justru seharusnya untuk menyelamatkan kita," kata Rossouw. PBB memperkirakan sekitar $ 25 miliar biaya yang diperlukan untuk memerangi AIDS di seluruh dunia pada tahun 2010, tapi mungkin hanya setengah dari jumlah itu yang akan tersedia.(AYB)
Liputan6.com, Washington: Stasiun televisi ABC di Amerika Serikat, Selasa (29/12), merilis sebuah gambar bahan peledak yang digunakan Umar Farouk Abdulmutallib ketika mencoba meledakkan Pesawat Northwest Airlines. Bahan peledak jenis petn sepanjang 15 sentimeter serta berat 50 gram ternyata disembunyikan di dalam celana dalam pelaku.
Stasiun televisi ABC juga menunjukkan sebuah ujicoba yang dilakukan pemerintah AS jika bom benar-benar meledak. Bom di celana dalam pelaku bisa lolos dari pemeriksaan karena Bandar Udara Schipol Amsterdam tempat Mutallab check in tidak memiliki mesin pemindaian seluruh tubuh dengan teknologi terbaru sebagaimana yang dimiliki AS.
Kelompok Al-Qaidah mengaku bertanggung jawab atas percobaan peledakan Pesawat Nortwest Airlines. Dalam situs resmi Al Qaidah, terpampang foto Umar Abdulmutallab, pelaku percobaan ledakan asal Nigeria diiringi kalimat pengakuan bahwa Mutallab bekerja untuk Al Qaidah.
Sementara itu teror bandara masih melanda penerbangan dunia. Setelah percobaan peledakan Northwest Airlines, kini giliran Bandara Mapensa, Milan, Italia mendapat ancaman bom. Paket bom ditemukan di toilet pria di kawasan check in bagi calon penumpang tujuan AS. Namun setelah ditembakkan semprotan air bertekanan tinggi, tak ditemukan peledak dalam paket berantena berukuran 20 x 10 cm tersebut.(JUM)
JAKARTA, KOMPAS.com — Usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang industri tekstil dan produk tekstil diramalkan akan makin tergilas akibat kebijakan perdagangan bebas atau FTA ASEAN-China yang akan dimulai pada 1 Januari 2010.
Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno dalam jumpa pers Kinerja Industri TPT Indonesia 2009 dan Target 2010 di Kantor API, Jakarta, Rabu (30/12/2009). "Akan tutup yang berorientasi dalam negeri. Kira-kira separuhnya bisa habis. Kalau yang orientasi ekspor sih ya oke, malah ada peluang ekspor, tapi masih kecil," ujar Benny.
Benny juga mengatakan, akibat para pelaku UKM tidak dapat bersaing dengan negara lain seperti China maka kemungkinan banyak pelaku UKM yang beralih menjadi pedagang. Hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran.
"Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar sepantasnya memperkuat sektor industri yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berbeda dengan Singapura, sebagai negara dengan jumlah penduduk kecil yang seharusnya memperkuat sektor perdagangan," lanjut Benny.
Menurut data API, sepanjang tahun 2008-2009, sebanyak 426 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) gulung tikar sehingga 78.158 tenaga kerja terpaksa diberhentikan. Untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, API telah mempersiapkan strategi menghadapi FTA. "Langkah API, kita melakukan pendekatan kepada pembeli kita," ujar Benny.
Benny juga berharap agar pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung para pelaku UKM. "Harapan saya seperti bunga untuk kredit kecil dimurahkan. Kan aneh, untuk kredit jumlah besar bunganya lebih murah dari kredit kecil," imbuh Benny.
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, pengaduan kasus pelanggaran HAM tertinggi tahun ini sampai November 2009 adalah pengaduan yang ditujukan kepada polisi. Dari sebanyak 4.926 kasus yang masuk ke Komnas HAM, pengaduan kepada polisi mencapai 1.302 kasus.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pemajuan HAM Sastramanjani Kubitra, dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (30/12/2009).
"Dari 4.926 data yang masuk ke Komnas HAM, paling tinggi adalah pengaduan yang ditujukan kepada kepolisian, yaitu 1.302 kasus," jelasnya.
Kasus-kasus tersebut terdiri dari 891 kasus yang dialami selama proses penyidikan, legalitas penahanan 177 kasus, sengketa tanah 4 kasus, kekerasan 184 kasus, 30 kasus menyangkut kedisplinan, dan 17 kasus mengenai kepegawaian.
"Pelanggaran dalam proses penyidikan memegang rekor dalam pengaduan yang masuk ke Komnas HAM," ujarnya.
Dikatakan Sastramanjani, Komnas HAM telah melakukan pemantauan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik secara langsung di lapangan maupun dengan memberikan rekomendasi kepada aparat, kapolda, dan kapolres.
Pialang menjalankan aktivitas transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS.com — Sepanjang tahun 2009, total nilai transaksi mencapai Rp 975,41 triliun dengan rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp 4,05 triliun. Demikian disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (30/12/2009).
"Selama tahun 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009, total frekuensi transaksi bursa sebesar 21,4 juta kali transaksi dengan total nilai transaksi mencapai Rp 975,41 triliun," ujarnya.
Menurutnya, tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi komunitas keuangan dunia termasuk BEI dan para pelaku pasar modal Indonesia karena dampak krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008 masih terasa.
Meski demikian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mengalami kenaikan, terutama sejak kuartal II. Saat ini, IHSG terus naik dari level 1.100 dan sempat mencapai level tertinggi di posisi 2.528,146 pada tanggal 6 Oktober 2009.
Pada 29 Desember 2009, IHSG ditutup dengan level 2.518,994 atau mengalami kenaikan sebesar 85,85 persen dibandingkan dengan penutupan akhir tahun 2008 di level 1.355,405. "BEI terus berupaya menciptakan pasar yang likuid, teratur, wajar, dan efisien. Sepanjang 2009, Bursa telah menunjukkan kinerja yang positif," katanya.
Nilai kapitalisasi pasar saham pada 29 Desember 2009 sebesar Rp 2.007 triliun, naik 86,41 persen dibandingkan akhir Desember 2008 yaitu Rp 1.076 triliun. Adapun rata-rata frekuensi transaksi harian periode Januari-Desember 2009 mencapai 87.168 kali transaksi atau mengalami peningkatan sebesar 55,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2008, yaitu sebanyak 55.905 kali transaksi. Rata-rata volume transaksi harian mencapai 6,11 miliar saham atau naik sebesar 85,99 persen dibanding periode yang sama pada 2008, yaitu 3,28 miliar saham.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, mengaku dipukul oleh penulis buku Membongkar Gurita Cikeas saat akan meninggalkan lokasi pra launching buku di Doekoen Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009).
Seperti dilaporkan sebelumnya, Ramadhan Pohan sempat bersitegang saat menyampaikan pendapat tentang buku yang mengungkapkan sinyalemen adanya aliran dana Bank Century ke Tim Kampanye Partai Demokrat. Setelah itu, dia meninggalkan lokasi dengan kawalan ketat dan berlari ratusan meter sebelum akhirnya naik taksi.
Sebelum menumpang taksi, Ramadhan mengatakan, George memukulnya dengan buku. "Saat saya akan berdiri pergi, langsung dipukul George dengan bukunya," kata Ramadhan singkat kepada wartawan.
Akan laporkan George
Saat dihubungi Kompas.com, Ramadhan mengungkapkan, dirinya langsung menuju Polda Metro Jaya untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. "Saya langsung ke Polda, saya laporkan tindak kekerasan ini," katanya.
Sementara itu, pembahasan buku masih terus berlangsung. George mulai memaparkan apa yang dituliskan dalam bukunya yang kontroversial.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menjamin akan melindungi sektor industri yang bakal terkena dampak perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) ASEAN dengan China. Sebab, sektor industri mengeluh adanya perdagangan tidak adil (unfair trade) yang diterapkan Pemerintah China.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa, pemerintah telah menyusun tim untuk menampung dan mecari solusi terhadap keluhan-keluhan para pelaku usaha. Tim ini melibatkan departemen teknis dan asosiasi-asosiasi pengusaha. "Misalnya, kita melihat atau meyakini adanya unfair trade, kita bertindak, jangan sampai terjadi injury pada sektor manufaktur kita," tutur Hatta sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (30/12).
Setiap Departemen teknis, kata Hatta, telah membuat langkah-langkah untuk mengatasi dampak FTA bagi pelaku usaha. Yang jelas, menurut Hatta, tim itu akan membantu pengusaha mengatasi masalah unfair trade. "Semua yang bersifat unfair tentu tidak dibenarkan," kata Hatta.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, instansinya menemukan adanya unfair trade yang dilakukan Pemerintah China. Bentuknya adalah pemberian insentif berupa potongan pajak sebesar 14 persen bagi eksportir besar mereka. (Hans Henricus/Kontan)
KOMPAS.com - Ada beberapa tes kesehatan yang bisa dijalani setelah hari pernikahan. Apa saja itu?
Cek kesuburan (fertilitas) Cek kesuburan dilakukan jika Anda dan pasangan sudah siap memiliki anak. Kualitas sperma dan indung telur pasangan diperiksa kesuburannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan adalah usia, kondisi nutrisi, aktivitas fisik, level pendidikan, level stres, dan kehidupan rumah tangga pasangan (termasuk aktivitas seksual).
Komentar ahli: Dr Ekarini, SpOG, dokter spesialis kandungan dari RS St. Carolus, tidak menjamin hasil tes kesuburan mutlak benar. Pada kenyataannya, ada orang yang dinyatakan subur, tetapi sulit punya anak. "Menurut saya, soal anak adalah urusan Tuhan. Bersyukurlah bila diberi anak, tapi jika tidak, mari upayakan," katanya.
Pemeriksaan TORCH TORCH adalah istilah yang mengacu kepada infeksi yang disebabkan sejumlah virus (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus [CMV], dan Herpes simplex virus II [HSV-II]). Infeksi TORCH dapat mengakibatkan kerusakan embrio, maka lakukanlah pemeriksaan ini sebelum kehamilan. Pemeriksaan TORCH bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya antibodi dalam darah pasien.
Komentar ahli: Menurut dr Ekarini, SpOG, pada dasarnya setiap orang punya kekebalan tubuh. Artinya, bila selalu menerapkan pola hidup sehat, tubuh Anda bisa tetap kuat meski terinfeksi virus. Namun, bila merasa sering demam dan mengalami gejala lain, mungkin Anda perlu melakukan cek TORCH.
Seks Sejak Usia Muda Tingkatkan Risiko Kanker Serviks
KOMPAS.com - Anda yang memiliki putri remaja musti lebih waspada saat ini. Kenali siapa teman-temannya, dan biasakan ia untuk selalu bercerita mengenai pergaulannya. Sebab sebuah studi telah menunjukkan bahwa wanita yang aktif secara seksual sejak usia muda akan meningkatkan risiko kanker serviks kelak.
Para pakar kesehatan menanggapi hasil studi terakhir ini dengan menurunkan batasan usia untuk screening kanker serviks. Di Inggris, wanita tidak memenuhi syarat untuk mengikuti screening NHS (National Health Service) sampai usia 25 tahun. Namun Dr Lesley Walker dari Cancer Research UK mengatakan, "Kalau sudah begini, vaksinasi HPV (human papilloma virus, virus yang ditransmisikan secara seksual dan menjadi penyebab utama kasus kanker serviks) perlu diberikan di sekolah-sekolah pada usia sebelum siswa mulai berhubungan seks, khususnya di antara remaja putri di daerah yang kekurangan."
Riset yang dipublikasikan di British Journal of Cancer ini memang mengamati mengapa wanita di area yang kekurangan tampaknya memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit mematikan ini. Menurut studi yang melibatkan 20.000 responden wanita tersebut, penyebabnya karena wanita di tempat-tempat tersebut umumnya telah berhubungan seks sejak usia remaja. Risiko kanker serviks meningkat pada wanita yang pertama kali melakukan intercourse pada usia 20 tahun.
"Dalam studi kami, wanita yang lebih miskin biasa sudah aktif secara seksual rata-rata 4 tahun lebih awal. Jadi mereka pun mungkin sudah terinfeksi HPV lebih awal, yang artinya memberikan virus itu lebih banyak waktu untuk mengembangkan kanker," ujar Dr Silvia Francheschi, yang memimpin studi tersebut.
Sementara itu, studi lain yang dilakukan International Agency for Research on Cancer mendapati bahwa usia wanita saat pertama melahirkan juga memegang peranan penting dalam mengembangkan kanker serviks. Faktor penyebab lain seperti merokok, dan jumlah partner seksual yang pernah dimiliki, ternyata tidak begitu signifikan.
JAKARTA, KOMPAS.com - Selama kurun waktu 2009, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), persoalan sertifikasi guru, serta anggaran pendidikan nasional menjadi tiga persoalan penting di antara berbagai persoalan lain yang masih membutuhkan perhatian besar dari dunia pendidikan di Indonesia.
Sebagai persoalan yang di awal dan akhir tahun 2009 sempat menjadi kontroversi, kiranya UN sangat tepat dijadikan bahasan pertama sebagai kilas balik di tahun 2009 ini. Karena seberapapun ramainya polemik tentang UN di awal penyelenggaraannya saat itu, UN tetap dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada April 2009 lalu.
Secara umum, memang, pelaksanaan UN SMP dan SMA/Sederajat dapat berjalan lancar, kendati tidak selancar seperti yang diklaim oleh Depdiknas, bahwa pelaksanaan UN berjalan lancar dengan tingkat keberhasilan 85 persen. Hal tersebut dipaparkan oleh Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada evauasi sementara UN kepada wartawan di Depdiknas, Jakarta, Senin (4/5/2009) lalu.
"Tetapi secara khusus kami akui pula bahwa masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dan diantisipasi untuk pelaksanaan UN mendatang, terutama yang sudah dekat yaitu UASBN," ujar Mungin, saat itu.
Beberapa hasil evaluasi itu antara lain adalah kualitas penyetakan naskah UN yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Provinsi, yang dalam pengemasannya terjadi kekurangan halaman, tertukar soal yaitu soal untuk Paket B masuk ke Paket A dan sebaliknya, serta pengiriman naskah soal yang tidak disertai Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN). Kualitas LJUN yang kurang baik pun menjadi evaluasi BSNP.
Selain itu, ada juga laporan, bahwa kualitas kertas LJUN yang tidak baik. Banyak kertas LJUN sobek atau rusak, yang kemungkinan besar akibat dihapus terlalu keras oleh peserta UN.
Soal penyimpanan naskah soal UN menjelang UN dilaksanakan pun menjadi bahan evaluasi. Mungin menyayangkan, bahwa penyimpanan soal masih ada yang dilakukan di sekolah atau madrasah.
"Meskipun dijaga ketat oleh polisi hal itu tidak dibenarkan. Mestinya naskah soal tetap disimpan di Kabupaten atau Kota, Polres atau Polsek terdekat letaknya dengan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara UN, dan itu pun dikawal oleh pihak keamanan dan tim pemantau UN yang telah ditunjuk," tandas Mungin.
Mungin menambahkan, dalam pelaksanaan UN tahun 2009 ini BSNP masih menemui banyak "kerikil" yang perlu diantisipasi bagi pelaksanaan UN selanjutnya. Ihwal evaluasi terhadap kualitas hasil cetak soal UN pun, Mungin mengatakan, bahwa BSNP akan meninjau dan mengkaji ulang penetapan naskah ujian oleh percetakan yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara UN tingkat Provinsi.
"Apakah nanti akan dilakukan dengan tender terbuka atau tidak, itu sedang kami pelajari lagi," ujarnya.
Kecurangan
Hanya itukah persoalan yang perlu dievaluasi dari UN tahun 2009 lalu? Tentu saja, tidak. Pelaksanaan UN tahun ini ternyata masih meninggalkan banyak "pekerjaan rumah" (PR) yang betul-betul telah menjadikan UN cacat dalam pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya kualitas hasil UN tetap dikatakan tidak jujur dan kredibel.
Faktor kecurangan dalam pelaksanaan UN, misalnya. Seperti UN tahun sebelumnya, kunci jawaban UN ternyata kembali beredar di tangan siswa. Pada UN 2009 ini, kunci jawaban itu beredar di Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Medan. Muncul dugaan, bahwa peredaran soal terjadi sebelum UN berlangsung.
"Kami menduga peredaran kunci jawaban ini karena ada soal yang beredar. Kunci jawaban ini sebagian diketik dan digandakan melalui foto kopi. Semoga pengawas UN mengambil langkah tepat menangani persoalan ini," tutur Dewan Pembina Komunitas Air Mata Guru (KAMG) Deni Boy Saragih di Medan, Senin (20/4/2009) lalu.
Secara total, tim menemukan lima lembar kertas kecil dan empat pesan pendek dari telepon seluler. Temuan itu berasal dari SMA Budi Murni II Medan dan SMA Methodist. "Laporan detail akan kami sampikan di akhir ujian nanti. Kami menduga ada lembar soal yang sudah beredar terlebih dahulu," tambah Deni.
Lainnya, naskah soal UN SMA pun diduga bocor di sejumlah sekolah. Pada hari Senin (20/4/2009) lalu, sejumlah sekolah kedapatan mengumpulkan siswa pada pukul 05.00 pagi atau dua jam sebelum pelaksanaan UN. Tak lain, sejumlah sekolah itu diduga membagikan kunci jawaban.
Bahkan sebelumnya, pada Minggu (19/4/2009), Koordinator Pengawas UN dari Universitas Sriwijaya (Unsri) sempat bersitegang dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palembang karena koli berisi naskah soal UN sudah dibuka tanpa seizin mereka sebagai pengawas.
Informasi yang berhasil dihimpun saat itu, dua SMA di kawasan Lemabang meminta siswa kumpul di sekolah pukul 05.00. Ts, seorang pelajar, mengatakan, instruksi itu diberikan oleh wali kelas mereka masing-masing. Di sekolahnya terdapat empat kelas IPA dan tujuh kelas IPS.
Kasus terparah adalah dugaan kebocoran soal UN, yang terjadi sehari menjelang pelaksanaan UN di Bengkulu Selatan. Kasus pembocoran soal ini melibatkan 16 orang, yakni 10 kepala sekolah SMA Negeri, empat kepala sekolah swasta, satu kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri, serta seorang kabid Dikmenum Diknas setempat. Kecurangan tersebut segera diketahui polisi yang langsung menangkap basah saat terjadi pembagian berkas di antara ke-16 orang tersebut.
Kekurangan
Selain tindak kecurangan, persoalan kekurangan atau kurang maksimalnya kualitas penyelenggaraan UN tahun 2009 ini perlu menjadi perhatian publik. Masih belum hilang dalam ingatan, bahwa sebanyak tiga lembar jawaban komputer (LJK) UN tingkat SMA dan MA se-Jawa Barat tak bisa terbaca oleh komputer saat pemindaian dilakukan. Anehnya, Ketua Pelaksana Pemindaian Dr H Munir mengaku tak mengetahui sebabnya.
"Tapi bisa saja karena ukuran kertas terlalu lebar atau terlalu kecil sehingga tak bisa terbaca," katanya, saat itu.
Bahkan, di Sumatera Utara, panitia UN tidak menyediakan soal dalam huruf braile. Akibatnya, pihak sekolah harus bekerja lebih panjang untuk menyiapkan soal UN agar bisa dibaca oleh para siswa tunanetra. Padahal, proses ini sangat tergantung pada keterbatasan kertas untuk huruf braile dan mesin pembaca huruf braile.
"Kami memakai kertas sisa sumbangan Pemerintah Norwegia tiga tahun lalu. Untungnya masih ada. Kami juga beruntung mesin (pembaca braile) sumbangan Norwegia masih bisa dipakai, jika tidak, murid-murid ini akan mengerjakan soal dari soal yang dibacakan pengawas ruang," tutur guru Sekolah Luar Biasa Karya Murni, R Sinurat, Selasa (28/4/2009), saat ditemui seusai UN mata pelajaran Bahasa Inggris.
Murni menilai, panitia UN saat itu belum memberikan pelayanan yang sama kepada peserta ujian yang tunanetra. Sementara di Jawa, kata dia, peserta UN tunanetra langsung mendapatkan soal dalam bentuk huruf braile. Sebaliknya di Sumut, peserta harus menunggu pihak sekolah menyalin lebih dulu soal UN dalam huruf braile.
UN Digugat
Tanpa ada atau dilakukannya evaluasi besar penyelenggaraan UN 2009 kepada publik, pemerintah (Depdiknas dan BSNP) berencana tetap menggelar UN 2010. Bahkan, pemerintah telah mematok target memajukan jadwal UN sebulan lebih cepat. Jika sebelumnya UN dilaksanakan setiap April, pada 2010 mendatang UN digelar pada Maret.
Kontroversi pun menyeruak. Apalagi, gugatan masyarakat lewat citizen law suit soal penyelenggaraan UN kembali dimenangkan oleh Mahkamah Agung MA). Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan UN dinyatakan ditolak oleh MA.
Gatot Goeidari dari Tim Advokasi Korban UN dalam acara syukuran kemenangan gugatan UN di Jakarta, Rabu (25/11/2009), menyatakan, informasi ditolaknya kasasi pemerintah soal gugatan UN diketahui dari info perkara pada website Mahkamah Agung bernomor register 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009.
Setelah putusan MA tersebut, polemik UN malah kian bertambah ramai, lantaran niat pemerintah yang ingin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. "Terus terang saya belum membaca keputusan MA. Yang jelas kita menghormati apa pun keputusan lembaga hukum. Siapa pun juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Untuk selanjutnya, tentu pemerintah akan menggunakan hak yang dimiliki," kata Menteri Pendidikan Nasional RI Mohammad Nuh seusai upacara bendera Peringatan Hari Guru, Rabu (25/11/2009) di halaman Depdiknas, Jakarta.
Namun, kendati PK tersebut tidak jadi dilaksanakan, bukan berati polemik UN terhenti. Pemerintah tetap bertekad menjalankan UN 2010. Sistem yang disiapkan pun sedikit bergeser, yaitu UN sialng atau campur atau UN gabungan. Dengan sistem ini, peserta UN tidak hanya berasal dari satu sekolah, karena ujian dilakukan tidak di sekolah si peserta UN itu sendiri.
Kebijakan ini pun disambut dengan berbagai reaksi, baik itu dari pemerhati pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat umum. Bahkan, siswa sekolah ada yang berdemo menuntut dihentikannya UN. Hal ini seperti dilakukan oleh sekitar 50 pelajar dari SMAN 38 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang berunjuk rasa di depan Gedung Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/12) silam. Para siswa tersebut menolak penyelenggaraan UN dan menuntut pemerintah membatalkannya.
Sayangnya, sebelum kebijakan UU silang atau campuran dilaksanakan, pemerintah sudah kembali mencabut sistem pelaksanaan UN tersebut dan kembali ke sistem seperti sedia kala. Dari kasus ini banyak pihak mengatakan, pemerintah terkesan mencla-mencle dalam menggulirkan kebijakan ke publik sebelum meneliti dan mengujinya lebih dahulu.
UN 2010
Putusan MA, yang sebetulnya sudah mengacu pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk meminta kepada para tergugat meninjau kembali UN, ternyata tidak diindahkan. Karena UN pada tahun ajaran 2007 dan 2008, serta 2009, tetap dilaksanakan. Kejadian serupa itu pula yang tentu akan terjadi di 2010 nanti.
Sejatinya dalam putusan MA tersebut, MA memang tidak pernah melarang UN. Hanya saja, jika tiga hal syarat utamanya sudah terpenuhi, yaitu perbaikan kualitas guru, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya akses informasi yang luas dan lengkap. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, semestinya UN tidak dilaksanakan atau ditunda karena dianggap cacat hukum jika dilaksanakan.
Kenyataannya, seramai apapun polemik yang muncul, sebesar apapun gejolak penolakan atau penghentian dan penundaan UN mengemuka, toh, pemerintah tetap akan menggelar UN 2010. Apalagi, Mendiknas Mohammad Nuh sudah berteguh prinsip, bahwa pelaksanaan UN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. UN yang sekarang, menurutnya, adalah penyempurnaan dari model ujian-ujian negara yang pernah dilakukan di zaman-zaman dahulu.
"Kami ingin mengajak kepada masyarakat supaya tidak terjebak kepada ketidakpastian. Jadi, UN akan tetap jalan," ujar Nuh di sela-sela kunjungannya ke Lapas Sukamiskin di Bandung, Rabu (16/12/2009) lalu.
Kiranya, perdebatan panjang UN masih akan terus terjadi seiring penyelenggaraan UN yang sedianya direncanakan Maret 2010 nanti. Karena dala perjalanannya sampai hari ini (Rabu/30/12/2009), UN belum juga dievaluasi secara menyeluruh di hadapan publik. Tidak kecuali, UN tetap dilaksanakan meski banyak pihak belum merasa puas
